Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Utama BMKG dan Sestama BNPP/Basarnas, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Foto: Arief/Man

Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) untuk meningkatkan capaian serapan anggaran padaa APBN TA 2022. Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima Komisi V DPR RI, capaian anggaran BMKG per Agustus 2022 pada program dukungan manajemen dan realisasi keuangan baru mencapai 54,96 persen dan realisasi fisik mencapai 64,41 persen. 

Sementara, capaian anggaran BNPP/Basarnas per bulan Agustus pada program dukungan manajemen realisasi keuangan baru mencapai 58,15 persen dan realiasasi fisiknya mencapai 65,03 persen. Sementara pada pertolongan kecelakaan dan bencana realisasi keuangannya hanya mencapai 41,08 persen dan realisasi fisiknya sebesar 46,11 persen.

“Kami minta peningkatan capaian serapan APBN TA 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Utama BMKG dan Sestama BNPP/Basarnas, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). 

Adapun, beberapa isu yang perlu menjadi perhatian, lanjut Ridwan ialah terkait peningkatan sosialisasi, desiminasi dan distribusi informasi BMKG yang lebih merata, utamanya  terkait prediksi cuaca ekstrim. “Peralatan dan instrumen kalibrasi bencana BMKG termasuk early warning system sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana sejak dini, juga perlu ditingkatkan dan dioptomalkan,” kata politisi Partai Golkar itu. 

Kemudian, guna mengoptimalkan pencarian dan pertolongan, Ridwan meminta perlu adanya peningkatan kemampuan SDM serta peningkatan sarana prasarana SAR dengan teknologi yang memadai. “Perlu adanya peningkatan partisipasi dan pelatihan tim SAR di daerah untuk membantu  berbagai upaya penyelematan dan evaluasi,” jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara tersebut.

Ridwan melanjutkan, terkait RAPBN 2023, Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sestama BMKG dan Sestama BNPP/Basarnas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Program dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023. Pagu Kebutuhan TA 2023 BMKG sebesar Rp3.398.284.000; sementara Nota Keuangan RAPBN TA 2023 sebesar Rp3.010.572.747 milliar. Kemudian, Kebutuhan Pagu TA 2023 BNPP/Basarnas sebesar Rp3.625.265.694 milliar; sementara Nota Kuengan RAPBN TA 2023 senilai Rp1.888.027.534. (rnm/sf)